Suatu psikologis dari pelaku usaha faktor, (3) teknis

Suatu perjalanan dengan menggunakan kendaraan dihubungkan
dengan persoalan memberhentikan kendaraan setelah sampai ke tempat tujuan.
Ruang tempat berhenti tersebut adalah lahan parkir dimana terdapat di beberapa
tempat seperti badan jalan, ruang ataupun pelataran gedung-gedung. Jumlah
proporsi dari tempat tujuan perjalanan lebih tinggi dibandingkan dengan tempat
asal perjalanan. Dalam hal ini yang menjadi penyebab munculnya masalah lebih
terjadi pada tempat tujuan perjalanan karena mengumpulnya suatu kendaraan pada
suatu lahan parkir. Pemilik kendaraan menjadikan lahan parkir sebagai suatu hal
yang dibutuhkan pada saat menuju tempat tujuan.

            Lahan
sebagai salah satu sumber daya untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh
manusia. Lahan tersebut diusahakan dapat terjadi secara efektif dan
dikendalikan untuk menjaga keseimbangan lingkungan (Soemarwoto 1983:351). Namun,
dari beberapa hal yang terjadi seperti bertambahnya jumlah penduduk ataupun
meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan permintaan akan
daya dukung ruang jalan atau lahan untuk aktifitas dalam berlalu lintas maupun kegiatan
parkir. Beberapa pelaku usaha menanggapi permintaan ini dengan memanfaatkan
lahan parkir dengan tujuan kegiatan ekonomis atau dengan memungut bayaran.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Pengembangan usaha parkir dalam banyak kasus dihadapkan
oleh banyak kendala diantaranya seperti (1) kebutuhan akan ruang parkir yang
dan lahan parkir yang tidak sejalan, (2) faktor psikologis dari pelaku usaha faktor,
(3) teknis dalam pengelolaan usaha, (4) dominasi kelompok tertentu.
Rasionalitas pelaku usaha yang bisa terlihat dalam aktivitas pengambilan
keputusan yang masih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomis. Misalnya pelaku
usaha dalam memilih orang untuk membantu  tidak didukung oleh faktor ekonomis dalam
kelangsungan usaha parkir misalnya keterampilan, pengalaman ataupun riwayat
pendidikan. Terkait masalah ini, keputusan pelaku usaha sering didasarkan pada
pertimbangan non-ekonomis seperti hubungan kekerabatan, hubungan darah, agama
yang sama, ataupun asal daerah yang sama (Weber, 1993). Hal ini terjadi karena
sebagian besar dari usaha jasa parkir merupakan usaha yang dibangun sendiri
setelah membuka lahan secara ilegal.

Faktor psikologis dari pelaku usaha parkir menjadi
permasalahan tersendiri dalam pengembangan usaha. Perilaku para pelaku usaha
masih sering dipengaruhi oleh faktor budaya. Hal ini sering tampak dari etos
kerja seperti tidak pantang menyerah, disiplin kerja, giat dan cekatan.
Pemerintah Daerah sadar akan etos kerja yang dimiliki oleh pelaku usaha parkir,
karena itu berupaya meningkatkan potensi pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha parkir ataupun pengelola parkir
dengan harapan dapat memberikan kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir
yang bisa memenuhi target yang sudah 
ditentukan (Syaifuddin 2015).

Kemampuan teknis pelaku usaha parkir menuntut perhatian
yang serius. Dalam permasalahan ini adalah kemampuan untuk mengakses, kemampuan
untuk memperluas jaringan, mengikuti perkembangan teknologi, mengelola
keuangan, pembagian kerja dan meningkatkan kualitas usaha parkir. Kemampuan
pelaku usaha parkir dalam hal ini pada umumnya masih belum bisa di terapkan
dengan baik.

Dominasi kelompok tertentu menjadi hambatan tersendiri
bagi pelaku usaha parkir. Suatu usaha tidak dapat berkembang dengan pesat bukan
hanya disebabkan oleh kelemahan dalam manajemen usaha, tetapi hambatan yang
bersifat struktural (Ahimsa 2001). Dominasi kelompok tertentu atas suatu usaha
dapat menghalangi masuknya kelompok lain ke dalam bidang tersebut. Kelompok
yang terbentuk baru akan mengalami kesulitan apabila masuk dalam usaha ini.
Kelompok yang baru dituntut untuk memiliki strategi dalam mempertahankan
usahanya. Demikian juga jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang bertambah di
daerah perkotaan  tampaknya turut
mempengaruhi permintaan akan lahan untuk parkir. Kebutuhan parkir yang tinggi
menguntungkan bagi pelaku usaha parkir.

Sejumlah usaha parkir yang relatif berkembang, memiliki
permasalahan secara struktural dan mengarah pada masalah yang bersifat
peningkatan seperti pengaturan ruang usaha, teknologi yang di terapkan, sistem
parkir yang digunakan. Menghadapi masalah ini, pelaku usaha membutuhakan
strategi untuk mejalankan maupun mengembangkan usahanya.

Selain berbagai kendala yang muncul, usaha jasa parkir
dihadapkan dengan permasalahan yang lain seperti kepemilikan lahan tanah untuk
menjalankan usahanya dan distribusi manfaat atau hasil dari usaha tersebut
(Kartodiharjo, 2011). Kepemilikan lahan yang digunakan oleh pelaku usaha untuk proses
aktivitas dan mengontrol juru parkir dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha memiliki
akses terhadap modal, teknologi, tenaga kerja dan informasi ini memiliki posisi
tawar yang tinggi dalam memperoleh distribusi manfaat dari usaha tersebut yang
pada akhirnya pelaku usaha bisa memperoleh legalitas (right based access) dan ada yang tidak memperoleh legalitas
sehingga usaha tersebut dijalankan secara terselubung secara ilegal. Usaha
parkir legal yang terdiri dari pengelola parkir dan juru parkir, patuh terhadap
regulasi yang berlaku serta mudah dikenali karena memakai atribut seperti
rompi, topi, seragam dan id card. Masalah jam operasional pun sesuai aturan
yakni 06.00-17.00. Sedangkan pelaku usaha parkir ilegal memilih untuk tidak
patuh terhadap regulasi yang berlaku, mereka menjalankan sendiri usaha yang
dijalankannya dan tidak terikat oleh waktu (Pradipta dan Hariani 2013). Salah
satu pelaku usaha parkir ilegal ini berkembang di wilayah Rungkut, Surabaya,
Jawa Timur yang dijalankan oleh etnis Madura.

Dalam perjalanannya, parkir Madura ini mendapatkan respon
negatif dari masyarakat yang menggunakan jasanya. Reaksi itu dilakukan langsung
ataupun tidak langsung. Reaksi tidak langsung muncul setelah melakukan parkir
dengan menceritakan dibelakang. Hal ini dipengaruhi karena beberapa masalah
seperti penjagaan parkir yang tidak maksimal tetapi meminta tarif parkir yang
tinggi dan memberikan ekspresi tidak perduli ketika ditawari untuk parkir.
Reaksi langsung dilakukan ketika si pemarkir kendaraan, protes terhadap juru
parkir dan menolak untuk tidak mengunci kendaraan pribadinya.

Meskipun pelaku usaha parkir Madura ini mengalami
berbagai kendala, seperti yang sudah diuraikan diatas, tetapi ternyata dalam 10
tahun terakhir, usaha ini mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini terlihat
dalam peningkatan jumlah usaha jasa parkir secara ilegal dari tahun ke tahun
dan tetap bertahan. Kenyataan di lapangan bahwa PAD sudah tidak memenuhi target
yang sudah ditentukan. Masalah yang terkait dengan dengan retribusi parkir dan
pajak parkir di Kota Surabaya mengalami kebocoran yang disebabkan karena adanya
pelaku usaha parkir yang terdiri dari pengelola parkir dan juru parkir
melakukan usaha sendiri dan menarik tarif parkir tidak sesuai dengan yang
ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Usaha untuk sosialiasasi dan
memberikan atribut seragam kepada pengelola parkir ataupun juru parkir sudah
dilakukan dengan tujuan masyarakat bisa membedakan parkir legal dan parkir
ilegal. Namun, hal ini masih belum bisa mengatasi adanya usaha parkir ilegal
(Syaifuddin 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 43 ayat 2
tentang Fasilitas Parkir bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang
milik  jalan sebagaimana dimaksud dapat
dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
berupa (a) usaha khusus perparkiran atau (b) usaha penunjang pokok. Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2009 Pasal 9 bahwa setiap orang atau badan
yang menyelenggarakan tempat parkir dapat memungut biaya. Saya berpendapat
bahwa terdapat kemudahan bagi siapa pun untuk membuka jasa parkir dan ijin
diberikan apabila sudah menyelesaikan admisitrasi yang sesuai dengan regulasi.
Tetapi disamping terdapat kemudahan, lantas, mengapa realita parkir Madura
semakin bertahan? bagaimana kebijakan dari regulasi terkait otonomi daerah
ataupun penataan ruang di kota Surabaya tidak mampu mengarahkan dan mengontrol
serta seolah memberikan ijin membuka lahan parkir secara ilegal di kawasan
Rungkut sehingga terjadi kondisi dimana aktor dan jaringannya, kepentingan
sebagai pelaku usaha parkir bisa dominan dan menjadi kontrol yang terselubung
dalam memanfaatkan sumber daya lahan parkir. Pertanyaan ini membuat saya
berasumsi bahwa terdapat teritorialisasi di kawasan tersebut bukanlah proses
yang mapan. Sumber daya lahan parkir harus dilihat menyejarah untuk menunjukkan
kerumitan akses maupun penguasaan lahan.

Realita usaha jasa parkir Madura ini mampu bertahan dan
mapan. Selain itu, pada usaha jasa parkir ini menggunakan tenaga dari daerah asal
yang sama yakni Madura sehingga para pelaku usaha memiliki ikatan yang
kekeluargaan yang bagi Geertz menyebutnya dengan primordial attachment (ikatan primordial) yakni ikatan yang berasal
dari unsur bawaan (givens) karena terlahir
dalam komunitas tertentu, dialek bahasa yang sama bahkan mengikuti praktik
sosial tertentu. Hal itulah bagi Geertz yang melahirkan ikatan emosional
etnisitas dimana dalam pengertiannya adalah “..These
Congruities of blood, speech, custom and so on, are seen to have an ineffable,
and times overpowering, coerciveness in and themselves..” (Geertz
1973:259). Ukuran lain yang bisa diamati adalah tempat tinggal di perkotaan
yang cenderung mengelompok karena merasa memiliki ikatan eksklusif sehingga
sesama orang Madura bisa melakukan integrasi sosial dan membentuk jaringan
berdasarkan kekeluargaan (Wiyata 2013:41). Dengan adanya ikatan emosional
etnisitas dan ikatan eksklusif yang digunakan dalam kegiatan usaha parkir dapat
diasumsikan mereka bisa memperoleh keuntungan dari usahanya. Suksesnya
pengembangan usaha ini pada dasarnya sangat terkait dengan politik pelaku usaha
dalam mengendalikan usaha yang ditekuninya.

Madura merupakan kelompok etnis yang memiliki
karakteristik sosial budaya yang ekspresif, hal ini akan muncul dalam bentuk
sikap dan perilaku (Adib 2009). Terkait dengan karakter sosial dan etnis
masyarakat Madura, terdapat beberapa studi yang pernah dilakukan terhadap
migran dari Bangkalan dan Sampang, Madura ke Surabaya pasca pembangunan
Suramadu menunjukkan adanya tidak adanya perubahan sosial. Pembangunan Suramadu
yang malah memudahkan untuk melakukan mobilitas ke kota Surabaya. Pengoperasian
industri besar secara eknomi bersifat pada modal (capital intensive) daripada pada karya (labor intensive). Dengan kata lain keberadaan Suramadu akan lebih
berorientasi pada pemilik modal besar daripada kepentingan Madura sendiri  dan hal tersebut tidak mengubah karakter maupun
etnis masyarakat Madura (Abdurrahman 2009). Berbeda dengan pendapat Abdurrahman
yang tidak terjadi perubahan sosial setelah melakukan perpindahan. Studi dari
Hendro Suyono Sudagung (2001) tentang Migrasi Swakarsa Masyarakat Madura ke
Kalimantan Barat menunjukkan adanya pembentukan komunitas baru dengan status
sebagai pengungsi akibat kerusuhan sosial di Kalimantan, masyarakat Madura
khususnya Sampang dan Bangkalan hidup secara terisolasi dan cenderung untuk
pasrah. Karakter sebelumnya yang pantang menyerah, ulet, giat berubah menjadi
karakter yang mengharapkan belas kasihan, meminta-minta dan menjual jasa
sebagai tukang cangkul atau kuli bangunan di wilayah Kalimantan Barat. Menurut
pendapat saya, dari uraian ini dapat menunjukkan adanya adaptasi dari migran
tersebut dan budaya dari tuan rumah yang mempengaruhi karakteristik dari etnis
Madura itu sendiri. Para migran tetap mempertahankan etnisnya dengan
memperhatikan kewajiban kultural dan atau menyesuaikan diri dengan latar budaya
tuan rumah. Migran ini walaupun terisolasi dituntut untuk bertahan. Terdapat
pola-pola yang dibentuk oleh berbagai berbagai usaha yang direncanakan oleh
masyarakat migran Madura untuk dapat memenuhi syarat minimal yang dibutuhkannya
dan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi di perkotaan. (Pelly
1994:15; Ahimsa 1986; Adib 2009).

Bertolak dari kajian tentang etnisitas masyarakat Madura,
menjadi penting untuk mengetahui usaha dalam mempertahankan dan meningkatkan
usahanya. Studi Antropologi lain tentang usaha terkait fenomena politik usaha pernah
dilakukan di Magetan, Jawa Timur, Indonesia yang menunjukkan adanya strategi
dan siasat manipulative serta pemanfaatan akses pengetahuan usaha ketika
bersaing di pasar (Sarmini, Ahimsa, Mulyadi 2001). Penelitian lain menjelaskan
tentang politik kooperasi pelaku bisnis MLM (Multi  Level Marketing) di kota Surabaya yang
menunjukkan adanya politik kooperasi exploitative untuk meraih reputasi. Bukan
hanya politik individual aktor saja untuk meraih reputasi. Pelaku bisnis
melakukan kooperasi dalam tim untuk kerja untuk membuat dan melaksanakan ide
kreatif dan strategi bisnis yang direncanakan untuk memproduksi,
mendistribusikan dan memasarkan produk berdasarkan potensi dan kondisi pasar
(Andriati 2015).

Menurut pendapat saya, kajian tentang usaha parkir yang
menggunakan etnisitas menjadi penting untuk dikaji. Dengan melakukan strategi
bisnis dan siasat manipulatif untuk mereproduksi kegiatan usaha parkir serta
disandingkan dengan resiko yang dihadapi pelaku usaha ketika menjalankan bisnis
secara ilegal. Namun, Isyu Madura juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku
dalam menjalankan usahanya. Industri besar di Madura lebih berorientasi pada
pemain yang memiliki modal besar daripada kepentingan Madura itu sendiri. Dalam
hal ini justru porsi yang mendapatkan keuntungan ekonomis hanya berkisar antara
tatanan pekerja menengah dan pekerja kasar. Keuntungan ekonomis ini menimbulkan
kecemburuan sosial sehingga untuk menghindarinya masyarakat Madura memilih
untuk melakukan mobilitas, salah satunya di Kota Surabaya (Rifai 2007;
Kuntowijoyo 1988; Suryadinata 2003).

Kehidupan masyarakat Madura di Kota Surabaya yang
menekuni berbagai bidang pekerjaan seperti dalam hal perdagangan, transportasi,
pekerjaan serabutan maupun menjadi seorang pelaku usaha jasa parkir. Penelitian
tentang berbagai aktivitas parkir terjadi di berbagai negara yang membatasi dan
memfokuskan pada aspek struktur kegiatan parkir dan dampak tertentu yang
terjadi. Dalam penelitian tersebut memuat pengaturan parkir di perkotaan,
parkir liar di perkotan, parkir elektronik berlangganan dan adanya aktor yang
berkuasa dalam pembagian lahan yang bisa diwariskan (Rizka 2014; Cope and
Allred 1990; Osoba 1990; Aderamo dan Salau 2013; Najib 2013). Penelitian tentang
parkir yang memberikan porsi tentang akses dan relasi kuasa pelaku usaha masih
kurang dilakukan. Padahal hal ini merupakan hal yang penting. Usaha parkir bukan
hanya terbatas pada struktur kegiatan parkir saja. Saya melihat bahwa lahan
parkir tidak hanya ditautkan untuk negara maupun kapital dalam hal ini
pemerintah Kota Surabaya tetapi juga pelaku usaha jasa parkir demi mengakses
sumber daya. Sebagian dari pelaku usaha parkir Madura ini bisa memiliki
kemampuan untuk mengakses sumber daya tetapi sebagian pelaku usaha parkir
lainnya tidak. Maka pertanyaan mengenai “mengapa sebagian orang mendapatkan keuntungan
distribusi dari sumber daya tertentu sedangkan yang lainnya tidak? (Ribot and
Peluso 2003:154)” menjadi relevan dalam menjelaskan tesis ini.